Jakarta, Purna Warta – Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon memperkirakan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli asuransi kesehatan akibat kenaikan biaya kesehatan yang terus meningkat.
“Jadi inflasi medis double digit, pernah ada di tahun-tahun sampai 15%. Jika asuransi kesehatan ini suatu komoditi, dalam tempo beberapa tahun ke depan maka semakin banyak masyarakat Indonesia tidak mampu, tidak sanggup memiliki asuransi komersial ini,” kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/3/2025).
Menurutnya, apabila jumlah masyarakat yang membeli asuransi kesehatan swasta semakin menurun, beban terhadap BPJS Kesehatan akan semakin besar. Saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia mengandalkan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan utama mereka.
“Sehingga potensi BPJS Kesehatan mengalami tekanan karena klaimnya banyak itu juga semakin besar, sehingga kami berdiskusi dengan OJK, OJK berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana ini bisa disikapi bersama,” terangnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari detikHealth, BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 276,12 juta jiwa atau sekitar 98,67% dari total penduduk Indonesia per 1 September 2024.
Sementara itu, berdasarkan data jaminan kesehatan dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 25% masyarakat Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan aktif. Mayoritas dari mereka berdomisili di daerah, dengan rincian berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023: 34% berasal dari wilayah pedesaan dan 23% dari daerah perkotaan.
Dengan kondisi ini, pemerintah bersama OJK dan Kementerian Kesehatan terus berupaya mencari solusi agar sistem jaminan kesehatan nasional tetap berkelanjutan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.