Ankara, Purna Warta – Aksi protes yang melanda sejumlah kota besar ini dimulai pada Kamis (20/3) dan berlanjut hingga Sabtu (22/3). Puluhan ribu demonstran menentang larangan berkumpul dan turun ke jalan untuk menentang penahanan Imamoglu. Unjuk rasa terjadi di berbagai wilayah Turki, terutama di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, Adana, Antalya, Izmir, Konya, dan beberapa kota lainnya.
“Tidak akan ada toleransi bagi mereka yang berusaha mengganggu ketertiban masyarakat, mengancam kedamaian dan keamanan rakyat, serta menciptakan kekacauan dan provokasi,” tulis Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya dalam sebuah postingan di media sosial.
Imamoglu, anggota Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama yang berseberangan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan, ditahan dengan tuduhan korupsi dan membantu kelompok teroris. Pihak berwenang menyebutnya sebagai “tersangka pemimpin organisasi kriminal.”
Media-media pro-pemerintah melaporkan bahwa Imamoglu dituduh melakukan pemerasan, penipuan, dan membantu organisasi teroris Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Pada hari penahanannya, Imamoglu menulis secara daring bahwa “kehendak rakyat tidak bisa dibungkam,” dan ia akan “teguh berdiri” untuk rakyat Turki serta “semua yang menjunjung demokrasi dan keadilan di seluruh dunia.”
Penahanan Imamoglu memicu gelombang protes dan kecaman dari berbagai kalangan, termasuk oposisi dan kritikus pemerintah yang menyebut penahanan tersebut sebagai “kudeta terhadap calon presiden kita berikutnya.”
Penahanan Imamoglu, yang telah dua kali menjabat sebagai Wali Kota Istanbul, terjadi di tengah represi hukum selama berbulan-bulan terhadap sejumlah tokoh oposisi di seluruh negeri. Para kritikus berargumen bahwa tindakan keras terhadap oposisi ini merupakan langkah politik untuk mengurangi peluang mereka dalam pemilihan presiden mendatang.
Tahun lalu, Imamoglu memenangkan masa jabatan keduanya sebagai Wali Kota Istanbul, sementara partainya, CHP, juga memenangkan pemilihan lokal di Istanbul dan Ankara. Ini adalah pertama kalinya sejak Erdogan berkuasa bahwa partainya kalah dalam pemilihan di seluruh negeri.
Erdogan, yang telah berkuasa selama 22 tahun, dan partainya membantah tuduhan kudeta dan menegaskan bahwa sistem peradilan Turki independen. Pemilihan presiden berikutnya di Turki dijadwalkan pada 2028. Saat ini, Erdogan tidak dapat mencalonkan diri lagi karena ia telah menjabat dua periode dan sebelumnya juga pernah menjadi perdana menteri. Satu-satunya cara Erdogan dapat berpartisipasi dalam pemilihan lagi adalah dengan mengubah konstitusi atau memanggil pemilihan lebih awal sebelum masa jabatannya berakhir.
Aksi protes ini semakin memanas setelah polisi anti-huru-hara menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran di Ankara, seperti terlihat dalam foto yang dirilis oleh AFP.