Rabat, Purna Warta – Ratusan warga Maroko menggelar mogok makan simbolis untuk mengecam kampanye kelaparan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, sebuah kebijakan yang secara terbuka didukung oleh Washington.
Baca juga: Protes Massal di Windsor Saat Trump Mendarat di Inggris untuk Kunjungan Kenegaraan Kedua
Para peserta termasuk akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan anggota masyarakat sipil di beberapa kota seperti Rabat, Meknes, dan Agadir.
Aksi tersebut, yang diorganisir oleh kelompok-kelompok termasuk “Aksi untuk Palestina” dan “Inisiatif Maroko untuk Dukungan dan Kemenangan”, dimulai pukul 09.00 dan berlanjut hingga pukul 22.00 pada hari Selasa.
Para penyelenggara mengatakan bahwa mogok makan warga Maroko tersebut merupakan pesan solidaritas dengan 2,4 juta penduduk Gaza yang terkepung yang telah menanggung hukuman kolektif selama hampir dua tahun.
Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa kelaparan di Gaza merupakan bagian dari genosida yang lebih luas yang dilakukan oleh rezim Israel dengan keterlibatan penuh Amerika.
Bersamaan dengan aksi mogok tersebut, sebuah konferensi digelar dengan judul “Dari Pembantaian Sabra dan Shatila hingga Genosida Gaza: Konfrontasi Arab-Israel.”
Para pembicara mengenang pembantaian pengungsi Palestina di Beirut pada September 1982, di mana pasukan Israel dan milisi Falangis Lebanon membunuh hingga 3.500 pria, wanita, dan anak-anak.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Qatar mengeluarkan pernyataan pada Rabu sore yang mengecam keras perluasan serangan darat Israel di Kota Gaza.
Kementerian tersebut menggambarkan serangan tersebut sebagai upaya untuk menduduki Gaza dan bagian dari genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Qatar memperingatkan bahwa pendudukan Israel sengaja mengganggu stabilitas kawasan melalui skema sistematis, termasuk perang genosida, perluasan permukiman, agresi kolonial, dan kebijakan rasis.
“Semua ini didorong oleh arogansi, kekerasan, dan pengkhianatan,” demikian pernyataan tersebut. Kementerian Luar Negeri menyerukan solidaritas internasional yang kuat untuk memaksa Israel mematuhi resolusi PBB yang sah.
Baca juga: Para Selebriti Berunjuk Rasa Melawan Kejahatan Israel Jelang Acara Besar Pro-Palestina di London
Doha menegaskan kembali posisi teguhnya dalam mendukung perjuangan Palestina, menekankan hak untuk mendirikan negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.