Tabriz, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan Iran siap untuk perundingan yang konstruktif jika pihak lain juga siap untuk perundingan yang adil dan penuh hormat.
Baca juga: Iran dan Arab Saudi bahas peningkatan investasi bersama di bidang kesehatan dan kedokteran
“Kami tidak pernah memiliki masalah dengan negosiasi, tetapi negosiasi berbeda dengan dikte, perintah, dan intimidasi. Kapan pun para pihak dalam perundingan siap untuk bernegosiasi dengan pijakan yang setara, bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan rasa saling menghormati dan bebas dari ancaman dan intimidasi, Republik Islam Iran juga siap,” kata Araghchi pada Kamis.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara di hadapan para pejabat setempat di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran barat laut, dalam sebuah pertemuan di ibu kota provinsi, Tabriz, mengenai diplomasi ekonomi.
“Bendera negosiasi dan diplomasi di Iran tidak pernah diturunkan, dan negosiasi hanya bermakna jika didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepentingan bersama, bebas dari ancaman dan tekanan,” ujarnya.
Diplomat tinggi tersebut menekankan bahwa setiap kali pihak lain siap untuk “dialog yang adil dan penuh hormat”, Iran juga siap mengambil langkah-langkah menuju negosiasi yang konstruktif.
Araghchi, yang tiba di Azerbaijan Timur pada Rabu sore untuk menghadiri seminar nasional tentang diplomasi dan integritas teritorial Iran, juga menyinggung isu-isu lain dalam pertemuannya dengan para pejabat setempat.
Ia menguraikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian untuk mendelegasikan wewenang yang lebih besar kepada pejabat provinsi dan memperluas diplomasi ekonomi nasional ke tingkat provinsi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri telah ditugaskan untuk menghilangkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, menambahkan bahwa hambatan utama adalah sanksi, yang sedang diupayakan oleh kementerian untuk dicabut atau dielakkan melalui perluasan hubungan ekonomi.
Iran telah terkena sanksi ekonomi atas perselisihannya dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, terkait program energi nuklir damainya. AS bersikeras bahwa Iran tidak boleh memiliki program pengayaan uranium, sementara Iran dengan tegas menolak sikap ini, dengan mengatakan bahwa Iran berhak memperkaya uranium untuk tujuan damai.
Baca juga: Pezeshkian menyerukan ‘arsitektur keamanan’ yang koheren dalam blok ECO
Teheran dan Washington terlibat dalam perundingan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ketika Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat, melancarkan perang agresi terhadap Iran pada bulan Juni tahun ini.
AS juga memasuki perang dengan mengebom tiga situs nuklir utama Iran. Kini, Iran mengatakan bahwa selama ancaman dan tekanan terus berlanjut, perundingan apa pun tidak akan ada artinya.