New York, Purna Warta – Perwakilan Iran, Zahra Ershadi mengeluarkan peringatan itu saat berpidato di sesi PBB pada hari Rabu (29/3) setelah Majelis Umum PBB mengadopsi konsensus sebuah resolusi bersejarah yang meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menentukan kewajiban negara dalam memerangi perubahan iklim, sebuah pendapat hukum yang dapat mendorong negara – negara untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dan mengklarifikasi hukum internasional.
“Mengenai isu-isu global, seperti perubahan iklim, kita semua berada di perahu yang sama. Kita menghadapi krisis yang sama dan dikutuk untuk nasib yang sama. Tapi semua tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama untuk menghadapi tantangan bersama ini,” kata Ershadi.
Teks lengkap pidato Zahra Ershadi adalah sebagai berikut:
Pertama-tama, saya ingin memulai dengan berterima kasih kepada kelompok inti, terutama Vanuatu, yang mengajukan resolusi atas “permintaan pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional tentang kewajiban Negara sehubungan dengan perubahan iklim”.
Perubahan iklim yang ekstrem dapat merusak pembangunan berkelanjutan di semua negara. Masyarakat internasional telah berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui tindakan yang tertuang dalam berbagai perjanjian, khususnya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim sebagai landasan Tindakan, komitmen, dan Perjanjian Paris di bawah UNFCCC dalam mengejar tujuan konvensi dan prinsip-prinsipnya, khususnya prinsip tanggung jawab Bersama, tetapi berbeda dalam kemampuannya masing-masing.
Seperti negara berkembang lainnya, perubahan iklim telah berdampak buruk pada Iran. Penurunan curah hujan yang serius, dan peningkatan suhu serta kejadian badai debu dan pasir, sehingga membuat Iran terpapar dan terkena dampak buruk perubahan iklim. Pemanfaatan sumber daya air yang langka secara berkelanjutan bersamaan dengan perlindungan lahan basah dan usaha untuk memerangi badai debu dan pasir, yang sebagian besar berasal dari lintas batas negara, dan merupakan salah satu tantangan nasional yang mendesak yang relevan.
Iran sangat menganggap penting untuk memerangi perubahan iklim yang parah dan konsekuensinya. Dalam hal ini, pemimpin tertinggi kami mengesahkan Kebijakan Umum untuk perlindungan Lingkungan, sebuah manifesto berwawasan ke depan untuk pembangunan berkelanjutan dengan dampak signifikan terhadap lingkungan di Iran. Hal ini juga merupakan tanda komitmen yang kuat terhadap perlindungan planet bumi kita.
Jelas bahwa umat manusia sedang menghadapi krisis global yang tidak hanya mengenai semua pihak, kompleks dan multifaset tetapi juga berdampak besar pada semua aspek kehidupan manusia serta pada permasalahan global. Tantangan lintas batas dan bersama seperti itu membutuhkan solusi bersama dan upaya bersama untuk diatasi. Sifat, ruang lingkup dan konsekuensi dari tantangan ini memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan sifat, ruang lingkup dan tingkat komitmen, serta tanggung jawab negara. Perjanjian Paris telah menerima adanya perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal kebutuhan khusus mereka dan perbedaan tingkat kapasitas untuk menangani bidang-bidang utama seperti mitigasi, adaptasi, transfer dan pengembangan teknologi, keuangan dan pembangunan kapasitas.
Selain itu, terdapat situasi dan keadaan yang menghalangi negara untuk memenuhi kewajiban lingkungannya secara penuh atau sebagian. Mengingat hal ini, Pengadilan harus mempertimbangkan prinsip tanggung jawab Bersama, walaupun adanya unsur berbeda pada hal yang sudah mapan sebagai prinsip 7 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan.
Kami menyesal bahwa teks akhir tidak memasukkan saran delegasi kami untuk secara eksplisit meminta Pengadilan dalam mengidentifikasi dan mempertimbangkan situasi dan keadaan tersebut yang juga menghalangi tindakan yang diperlukan Negara. Hal ini juga terlalu terfokus pada satu asumsi penyebab perubahan iklim. Kami percaya bahwa resolusi Majelis Umum perlu mengajukan pertanyaan yang komprehensif dan bagi Pengadilan harus mempertimbangkan masalah tersebut secara holistik dan komprehensif. Resolusi saat ini tidak memberikan kejelasan seperti yang telah disebutkan.
Pada isu-isu global, seperti perubahan iklim, kita semua berada pada perahu yang sama. Kita menghadapi krisis yang sama dan dikutuk untuk nasib yang sama. Tetapi semua tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama untuk menghadapi tantangan bersama ini. Selain itu, semua pihak tidak memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk tantangan ini dan masa depannya yang ilusif. Kami dapat memaafkan mereka yang secara historis terlibat dalam perusakan planet kita dan lingkungannya, tetapi kami tidak dapat mengabaikan tanggung jawab historis mereka dan kewajiban selanjutnya untuk memenuhi komitmen mereka untuk memperbaikinya.
Sangat disayangkan bahwa mereka yang berada di global utara yang memegang tanggung jawab historis atas tantangan global yang muncul ini terus mengabaikan tanggung jawab internasional mereka melalui tindakan atau kelalaian mereka, terutama terhadap negara-negara berkembang.
Selain kurangnya pembangunan, kurangnya teknologi, kurangnya pengetahuan dan kurangnya sumber daya keuangan yang memadai, penerapan Tindakan Pemaksaan Unilateral (UCMs) adalah penghalang paling penting yang dapat mencegah negara-negara target untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka. UCM mencegah kita mengakses teknologi, pengetahuan, dan sumber daya keuangan yang relevan. Sebagai contoh, negara kami telah ditolak untuk menerima sumber daya GEF selama siklus baru-baru ini, hanya karena tekanan yang dimasukkan pada badan pelaksana untuk menahan dan menolak proyek Iran. Ada alasan yang jelas dan spesifik mengapa kami mengusulkan amandemen resolusi selama negosiasi dan apa yang kami harapkan dari ICJ untuk pertimbangkannya.
Bahkan dengan tidak adanya UCM, sulit bagi Negara berkembang untuk memenuhi kewajiban lingkungannya jika sarana implementasi tidak tersedia secara memadai. Sementara kami sebelumnya telah menyoroti sifat krisis lingkungan dan tantangan yang terus dihadapi dunia, karena ada kebutuhan yang sangat jelas, tetapi kami tidak berbicara tentang komitmen atau kontribusi sukarela oleh global utara. Merupakan kewajiban bagi negara maju untuk menyediakan sarana implementasi, seperti peningkatan kapasitas, transfer teknologi terkait mitigasi krisis lingkungan untuk memenuhi kewajiban internasional dan penyediaan dukungan serta mobilisasi pendanaan iklim bagi negara berkembang. Selain itu, semua perlindungan yang berasal dari hak kekayaan intelektual untuk penemuan dan teknologi lingkungan, yang memiliki kontribusi luas untuk mengurangi perubahan iklim dan membantu negara memenuhi kewajiban lingkungannya, harus segera dihapuskan. Singkatnya, kami mengharapkan ICJ untuk mengatasi sifat kewajiban komitmen internasional negara maju terkait dengan kewajiban lingkungan mereka terhadap seluruh dunia.
Mahkamah juga diharapkan berdiri dengan prinsip kedaulatan negara dengan mempertimbangkan prioritas nasional mereka dalam pembuatan kebijakan negara.
Republik Islam Iran, sementara mengakui hubungan yang saling memperkuat antara kebutuhan lingkungan yang sehat dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan, dan menggarisbawahi bahwa hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan tidak hanya memiliki definisi yang belum jelas, tetapi juga pemahaman antar Negara dan tidak munculnya hal tersebut sebagai inti dari perjanjian hak asasi manusia internasional.
Republik Islam Iran telah mengumumkan kesiapannya untuk memitigasi emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa, tunduk pada penghentian semua sanksi, akses ke sumber daya keuangan dan teknologi yang diperlukan. Oleh karena itu, Iran menyambut baik kerja sama dan kemitraan dalam pelaksanaan agenda yang telah disepakati secara global.