Tehran, Purna Warta –Juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan pada hari Selasa (21/6), bahwa Iran telah mengirim komentar dan argumen terperinci pada setiap paragraf laporan Sekjen PBB, Antonia Guterres, ke kantornya, tetapi tanggapan Iran sayangnya diabaikan.
“Laporan Sekjen PBB tersebut didasarkan pada klaim dan dokumen palsu serta berdasarkan sumber yang tidak dapat dipercaya, oleh karena itu teks utama laporan tersebut didasarkan pada isi klaim dan tuduhan kelompok musuh serta aliran teroris,” katanya.
Baca Juga : Iran Kirim Bantuan Bencana Gempa ke Afghanistan
Berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada hari Selasa, wakil kepala hak asasi manusia PBB Nada Al-Nashif mempresentasikan laporan terbaru Guterres, yang mengecam keras Iran atas eksekusi di negara itu dan masalah lainnya.
“Sekjen sangat prihatin dengan peningkatan eksekusi, termasuk untuk pelanggaran terkait narkoba,” kata Al-Nashif.
Guterres juga mengklaim bahwa Iran telah menggunakan tindakan pemaksaan terhadap para pembangkang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa Republik Islam Iran terus berkomitmen penuh untuk mempromosikan hak asasi manusia karena keyakinan agama dan kewajiban hukum serta siap untuk bekerja sama dengan badan-badan hak asasi manusia PBB.
Baca Juga : Iran Mengirim Minyak Mentah Dalam Jumlah Besar ke Cina
Dia mengatakan laporan itu gagal menyebutkan tanggung jawab mereka yang berada di balik sanksi anti-Iran dan menolak untuk mengakui efek negatif dan destruktif dari sanksi Amerika Serikat yang tidak manusiawi terhadap negara itu.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (21/6), Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Kehakiman Iran juga mengkritik pernyataan Sekjen PBB tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu adalah “tidak mencerminkan perkembangan dan pencapaian hak asasi manusia di negara itu.”
Dikatakan, pemberian mandat untuk menyusun laporan khusus negara kepada sekretaris jenderal tentang hak asasi manusia, sementara ada mekanisme pakar internasional yang menangani hal ini, kondisi ini pada dasarnya “tidak masuk akal dan tidak logis serta tidak perlu dan tidak profesional.”
Sementara itu, Khatibzadeh juga menggambarkan resolusi Majelis Umum PBB baru-baru ini tentang situasi hak asasi manusia di Iran sebagai laporan yang “bermotivasi politik” dan “tidak adil.”
Baca Juga : Putra Mahkota Saudi MBS Diam-Diam Lakukan Normalisasi Dengan Israel
“Seperti yang telah berulang kali ditekankan, resolusi semacam itu bermotivasi politik, bias, dan tidak adil,” dan dia menambahkan bahwa resolusi itu tidak konstruktif dan kurang mendapat dukungan dari mayoritas negara anggota.