HomeInternasionalEropaIran Tolak Kerja Sama Misi Pencarian Fakta Dewan Hak Asasi Manusia PBB...

Iran Tolak Kerja Sama Misi Pencarian Fakta Dewan Hak Asasi Manusia PBB Yang Dipolitisasi

Tehran, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Tehran tidak akan bekerja sama dengan apa yang disebut misi pencarian fakta yang dibuat setelah resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang direkayasa oleh Jerman, untuk menyelidiki klaim pelanggaran hak asasi manusia selama kerusuhan baru-baru ini, pihaknya menekankan bahwa Iran telah membentuk negara panitia pencari fakta untuk menyelidiki kejadian tersebut.

Juru bicara Nasser Kan’ani membuat pernyataan pada jumpa pers di ibukota Iran Tehran pada hari Senin (28/11) saat ia muncul dengan masker kimia di presser, yang menyinggung dukungan Jerman untuk diktator Irak Saddam Hussein selama perang 1980-1988. Irak memberlakukan perang terhadap Iran dan pasokan perang kimia oleh Berlin ke rezim Ba’ath yang digulingkan.

Kan’ani mencatat bahwa Iran, dalam kerangka tanggung jawab nasionalnya, telah membentuk komite nasional yang terdiri dari para ahli, pengacara, perwakilan resmi dan tidak resmi, sedang melakukan tugas nasional dan umumnya dan sedang melakukan penyelidikan mendalam.

Dia juga mengutuk penggunaan mekanisme hak asasi manusia yang tergesa-gesa dan penggunaan instrumen tersebut terhadap negara merdeka, dirinya menekankan bahwa pendekatan semacam itu tidak akan memberikan bantuan apa pun untuk kemajuan hak asasi manusia.

“Republik Islam Iran tidak akan terlibat dalam kerja sama apa pun, dengan komite yang dipolitisasi yang didirikan atas nama misi pencari fakta,” kata Kan’ani.

Di tempat lain dalam sambutannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa rezim Saddam tidak keberatan tentang penggunaan senjata kimia selama perang yang dipaksakan terhadap Iran dan banyak negara Barat, khususnya Jerman, memasok amunisi mematikan kepada mantan diktator Irak.

Kan’ani menggarisbawahi bahwa beberapa laporan PBB telah menunjukkan fakta bahwa perusahaan Jerman memasok senjata kimia kepada bekas rezim Irak dan bahkan majalah berita Jerman, Der Spiegel, telah mengidentifikasi Berlin sebagai penyedia utama senjata pemusnah massal ke kemudian pemerintah Bagdad.

Pada hari Kamis, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan pertemuan atas permintaan Jerman dan Islandia untuk membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Iran selama penanganan kerusuhan yang didukung asing baru-baru ini di negara tersebut.

Badan antar-pemerintah memilih untuk membentuk misi pencarian fakta internasional independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.

Resolusi anti-Iran datang ketika kerusuhan yang didukung asing melanda beberapa provinsi Iran sejak wanita berusia 22 tahun Mahsa Amini meninggal di rumah sakit pada 16 September, tiga hari setelah dia pingsan di kantor polisi.

Investigasi mengaitkan kematian Amini dengan kondisi medisnya, bukan dugaan pemukulan oleh polisi.

Kerusuhan, sementara itu, telah merenggut nyawa puluhan orang dan pasukan keamanan, sekaligus memungkinkan serangan teroris di seluruh negeri. Dalam dua bulan terakhir, para teroris telah membakar fasilitas umum dan menyiksa beberapa anggota Basij dan aparat keamanan hingga tewas.

Pada 26 Oktober, seorang teroris yang berafiliasi dengan Daesh menyerang kuil Shah Cheragh di provinsi selatan Fars sebelum salat Isya, menewaskan sedikitnya 15 peziarah – termasuk seorang wanita dan dua anak – serta melukai 40 lainnya.

Setidaknya tujuh orang juga tewas setelah teroris menembaki orang-orang dan pasukan keamanan di pasar yang ramai di Izeh, provinsi Khuzestan, sekitar matahari terbenam pada hari Rabu.

Must Read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × four =