Al-Quds, Purna Warta – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah menyoroti kekhawatiran pemerintah AS tentang krisis yang semakin dalam di wilayah-wilayah pendudukan atas apa yang disebut reformasi peradilan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan mengatakan bahwa Israel adalah satu-satunya entitas yang AS tulus berkomitmen untuk keamanan disana.
Nasser Kana’ani membuat pernyataan dalam sebuah postingan di akun Twitter-nya pada hari Selasa (28/3) setelah Gedung Putih meminta pejabat rezim Israel dalam sebuah pernyataan untuk segera membuat kompromi menyelesaikan krisis selama berminggu-minggu di wilayah pendudukan. Demonstrasi terjadi karena menolak adanya penentangan reformasi yudisial Netanyahu secara luas.
“Bapak baptis Israel yang prihatin dengan krisis yang semakin dalam, sangat mendesak para pemimpin Zionis untuk menemukan kompromi secepat mungkin, percaya bahwa itu adalah jalan terbaik ke depan untuk Israel dan warganya,” cuit Kana’ani.
“Satu-satunya entitas yang untuk keamanannnya, AS berkomitmen dengan tulus!”
Protes massal mencengkeram rezim apartheid sejak Netanyahu mengumumkan usulan reformasi peradilannya pada Januari. Puluhan ribu demonstran berhadapan dengan polisi di jalan-jalan setiap minggu, dengan protes terbaru dihadiri oleh ratusan ribu orang di Tel Aviv pada hari Sabtu dan Minggu.
Perdana Menteri Israel telah mengklaim bahwa apa yang disebut rencana reformasi peradilan akan menghentikan pengadilan untuk melampaui kekuasaan mereka, tetapi para kritikus mengatakan mereka akan membantunya melewati beberapa aturan saat dia menghadapi persidangan yang sedang berlangsung untuk korupsi.
Dalam tweet sebelumnya pada hari Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran juga menyoroti protes massal yang dipicu karena rencana peradilan Netanyahu dan mengutuk AS dan Uni Eropa karena mendukung “rezim palsu yang dibangun di atas pendudukan dan apartheid di bawah rezim dengan dalih demokrasi.”
Netanyahu mengumumkan pada Senin malam bahwa dia membekukan sementara RUU yang akan mengubah susunan sistem peradilan Israel. Dia mengatakan dia bertekad untuk meloloskan rencana reformasi peradilan.
Namun, pengunjuk rasa Israel bersumpah bahwa mereka akan terus maju dengan demonstrasi di seluruh wilayah pendudukan “selama undang-undang tersebut berlanjut dan tidak dibatalkan.”
Perjuangan atas rencana tersebut menggambarkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Israel antara pendukung pemerintahan sayap kanan, yang mengatakan bahwa perubahan yudisial diperlukan, dan semakin banyak orang yang menentang rencana Netanyahu, yang berpendapat bahwa langkah tersebut akan melemahkan kemerdekaan peradilan.