Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan pembertaan lokal Palestina, Bassem Naim, anggota biro politik Gerakan Hamas, memuji dan mengapresiasi tindakan lebih dari 100 mantan diplomat dan politikus Prancis serta Inggris yang menandatangani surat kepada pemerintah masing-masing mengenai Palestina.
Para tokoh tersebut meminta pemerintah mereka agar pengakuan yang terlambat terhadap negara Palestina diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret untuk mendukung solusi politik.
Dalam surat terbuka tersebut, para diplomat dan politikus Inggris dan Prancis mengatakan bahwa Palestina sedang menghilang di depan mata kita. Mereka juga menekankan perlunya menuntut pertanggungjawaban para pelaku kejahatan perang berdasarkan putusan pengadilan internasional.
Dalam surat yang secara khusus ditujukan kepada Perdana Menteri Inggris, mereka menyerukan penangguhan pengiriman senjata kepada Israel, penghentian kerja sama militer dengan Israel, serta penerapan langkah-langkah terhadap permukiman Israel, sebagai respons terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai kebijakan Israel untuk menghancurkan Jalur Gaza dan penduduknya serta melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat.
Para mantan diplomat Prancis dan Inggris tersebut menyerukan agar pemerintah masing-masing menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap Israel. Dalam surat-surat terbuka itu, mereka juga menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah mereka mengenai kawasan Asia Barat.
Dalam surat yang ditujukan kepada Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dan Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris, yang dilaporkan oleh The Guardian dan Le Monde, mereka menuduh Israel telah menghilangkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
Mereka meminta Macron dan Burnham mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah hal tersebut.
Menurut The Guardian, sebanyak 52 mantan diplomat Prancis dan 50 mantan diplomat Inggris, yang pernah bertugas di berbagai tempat seperti wilayah Palestina, Mesir, Iran, Bahrain, Suriah, dan Qatar, menyatakan dengan nada keras:
“Palestina sedang dihancurkan di depan mata dunia.”
Surat tersebut menyatakan bahwa penghancuran rumah-rumah dan kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel di Tepi Barat merupakan bentuk “pembersihan etnis.”
Bagian lain dari surat tersebut menyoroti kondisi bencana di Jalur Gaza. Disebutkan bahwa dua juta warga Palestina terkonsentrasi di sekitar 30 persen wilayah Gaza yang telah hancur, sementara mereka kekurangan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal yang memadai.
Surat itu juga menyatakan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan kebijakan sistematis Israel untuk menghancurkan Jalur Gaza dan penduduknya. Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel harus “hidup dengan pedang” dinilai secara moral keliru dan kontraproduktif. Menurut para penandatangan, pandangan tersebut pada akhirnya justru membahayakan keamanan Israel.
Inggris dan Prancis mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada 2025.
Menurut surat tersebut, langkah itu kini harus diwujudkan melalui “tindakan segera” untuk melindungi hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri.
Para penandatangan secara khusus meminta pemerintah masing-masing untuk menangguhkan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Israel serta perjanjian perdagangan dan kemitraan Inggris–Israel.
Dalam surat itu disebutkan bahwa pengiriman senjata dan kerja sama militer dengan Israel harus dihentikan, sementara bantuan kemanusiaan harus dapat memasuki Gaza tanpa pembatasan.
Para mantan diplomat tersebut juga berupaya mencegah sebuah proyek permukiman tertentu di wilayah pendudukan. Mereka menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang berpotensi terlibat dalam pembangunan permukiman yang direncanakan di kawasan yang dikenal sebagai E1 harus diberi peringatan secara khusus bahwa jika mereka ikut serta, kepentingan bisnis mereka di Inggris dan Prancis dapat terkena dampak.
Proyek Permukiman E1
Proyek permukiman E1 mencakup wilayah seluas beberapa kilometer persegi di Tepi Barat, sebelah timur Yerusalem. Rencana tersebut mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di kawasan itu.
Otoritas Palestina mengkritik proyek E1 dan menilai bahwa rencana tersebut akan membelah wilayah Palestina menjadi dua bagian.
Sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, mengecam rencana Israel tersebut. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyatakan bahwa proyek itu tidak dapat diterima dan meminta Israel segera membatalkannya.
Surat para mantan diplomat Eropa tersebut juga menyatakan bahwa rencana-rencana tersebut “melemahkan prospek solusi dua negara dengan membelah Tepi Barat dan merusak keutuhan wilayah Palestina.”
Dalam pernyataan itu, mereka juga memperingatkan perusahaan-perusahaan mengenai keterlibatan dalam proyek-proyek permukiman yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional.
Perluasan Permukiman di Utara Ramallah
Para pemukim Israel, dengan dukungan terbuka dari tentara Israel, dilaporkan terus memperluas permukiman dengan mengambil alih lahan pertanian milik warga Desa al-Mazra’a ash-Sharqiya di utara Ramallah.