Moskow, Purna Warta- Rusia telah mengusulkan rancangan resolusinya sendiri mengenai Gaza di Dewan Keamanan PBB setelah usulan Amerika Serikat gagal memperoleh dukungan dari Moskow, Tiongkok, dan negara-negara Arab.
Dalam sebuah nota kepada para anggota DK PBB pada Kamis, misi Rusia di PBB mengatakan bahwa “usulan tandingan ini terinspirasi oleh rancangan AS.”
“Tujuan rancangan kami adalah memungkinkan Dewan Keamanan mengembangkan pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan bersatu dalam mencapai penghentian permusuhan yang berkelanjutan,” bunyi nota tersebut, sebagaimana dilihat oleh Reuters.
Washington secara resmi mengedarkan rancangan resolusi itu kepada 15 anggota Dewan pekan lalu. Teks tersebut akan memberikan mandat dua tahun bagi badan pemerintahan transisi dan pasukan stabilisasi internasional.
Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara Arab menentang usulan tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai dewan yang belum dibentuk yang akan memerintah Jalur Gaza secara sementara, serta tidak adanya peran transisi bagi Otoritas Palestina.
Menurut empat diplomat PBB yang diberi pengarahan mengenai masalah ini, yang berbicara kepada Associated Press dengan syarat anonim, Tiongkok dan Rusia — dua anggota tetap pemegang hak veto — telah menyerukan agar “Dewan Perdamaian” dalam rencana gencatan senjata Gaza versi Presiden AS Donald Trump dihapus sepenuhnya dari resolusi tersebut.
Namun, AS mempertahankan bahasa terkait dewan tersebut sebagai administrasi transisi untuk Gaza dalam rancangan terbaru yang dirilis Rabu malam.
Rancangan Rusia meminta Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi opsi bagi pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, dan tidak menyebutkan “Dewan Perdamaian”.
Salah satu poin pelik dalam teks AS adalah terkait jalur menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka serta tenggat waktu penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, menurut para diplomat.
Meski demikian, misi AS untuk PBB mendesak Dewan Keamanan untuk melanjutkan pembahasan resolusi Washington.
“Upaya untuk menebar perpecahan sekarang — ketika kesepakatan mengenai resolusi ini sedang dalam proses negosiasi aktif — akan membawa konsekuensi serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari bagi warga Palestina di Gaza,” klaim seorang juru bicara misi AS.
Para diplomat mengatakan bahwa Amerika dapat memutuskan untuk melanjutkan secara sepihak dengan pasukan dari negara-negara yang bersedia tanpa dukungan PBB.
Hamas dan Israel bulan lalu menyetujui gencatan senjata Gaza yang ditengahi AS, yang bertujuan mengakhiri perang genosidal dua tahun Israel terhadap warga Palestina di wilayah yang diblokade tersebut.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, namun Israel terus melanggarnya dengan melakukan serangan udara, penyusupan, penembakan, dan penangkapan.
Kesepakatan itu menandai fase pertama dari rencana gencatan senjata Gaza 20 poin versi Trump, dengan tahap-tahap berikutnya yang akan dinegosiasikan kemudian.