HomeInternasionalAmerikaKetegangan Belum Usai, Panel Senat AS Setujui Bantuan Militer $4,5 Miliar ke...

Ketegangan Belum Usai, Panel Senat AS Setujui Bantuan Militer $4,5 Miliar ke Taiwan

Washington D.C., Purna Warta Sebuah komite Senat AS telah mengambil langkah besar pertamanya dengan kesiapan untuk menggelontorkan miliaran dolar bantuan militer ke Taiwan.

Aksi ini secara otomatis membuat hubungan AS dan Taiwan menjadi lebih resmi, sekaligus meningkatkan dukungannya menyusul meningkatnya ketegangan dengan Beijing.

Baca Juga : Taiwan Yakin Dapat Menandatangani Kesepakatan Perdagangan “High Standard” dengan AS

Amerika Serikat selama beberapa dekade telah menjual senjata ke Taiwan tetapi undang-undang baru, yang disetujui oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Rabu, akan menjadi langkah yang lebih jauh dengan memberikan bantuan keamanan AS sebesar $4,5 miliar selama empat tahun.

Langkah ini menjadi bentuk kepastian akan kemarahan Beijing.

Komite tersebut juga memberikan penjabaran sanksi terhadap China jika Negeri Tirai Bambu itu menggunakan kekuatan untuk mencoba merebut pulau itu.

Dengan dukungan dari kedua belah pihak, komite menyetujui Undang-Undang Kebijakan Taiwan, yang disebut sebagai peningkatan total semenjak hubungan sejak Amerika Serikat mengalihkan pengakuan dari Taipei ke Beijing pada 1979.

Anggota parlemen bergerak maju mengambil keputusan tersebut di tengah meningkatnya kekhawatiran untuk Taiwan, terlebih setelah invasi Rusia terhadap Ukraina dan pasca kunjungan ke Taipei oleh Ketua DPR Nancy Pelosi, yang mendorong China untuk mengadakan latihan militer besar yang dipandang sebagai percobaan serangan.

Baca Juga : Rusia dan China Berjuang Bersama Lawan Ekspansi NATO

Senator Bob Menendez, anggota Partai Demokrat Biden yang memimpin komite, mengatakan bahwa Amerika Serikat “tidak mencari perang atau meningkatkan ketegangan dengan Beijing” tetapi perlu “melihat dengan jeli.”

"Kita dengan penuh strategi dan hati-hati menurunkan ancaman eksistensial yang dihadapi Taiwan dengan menaikkan biaya untuk merebut pulau itu secara paksa sehingga menjadi risiko yang terlalu tinggi dan tidak dapat dicapai," kata Menendez.
“Kita dengan penuh strategi dan hati-hati menurunkan ancaman eksistensial yang dihadapi Taiwan dengan menaikkan biaya untuk merebut pulau itu secara paksa sehingga menjadi risiko yang terlalu tinggi dan tidak dapat dicapai,” kata Menendez.

Senator Jim Risch, tokoh Republikan teratas di komite, mengatakan bahwa “penting kita mengambil tindakan sekarang untuk meningkatkan pertahanan diri Taiwan sebelum terlambat.”

RUU itu masih harus menghapus Senat dan DPR penuh. Gedung Putih belum mengatakan apakah Presiden Joe Biden akan menandatangani RUU tersebut, meskipun dukungan kuat yang dimilikinya dapat berarti Kongres dapat mengesampingkan potensi veto apa pun.

Baca Juga : Ketakutan Amerika Serikat Akan Perubahan Posisi Eropa Karena Krisis Energi

Hubungan yang Semakin Jelas

Akan tetapi, berdasarkan undang-undang tersebut, Amerika Serikat masih tidak akan mengakui Taiwan.

China menganggap pulau itu; yang merupakan tempat para nasionalis yang kalah di dataran China dan melarikan diri pada tahun 1949, sebagai provinsi yang menunggu reunifikasi.

Oleh karena itu, China sangat menentang legitimasi internasional untuk Taipei. namun Taiwan mengatakan bahwa dirinya adalah sebuah negara yang merdeka.

Di sisi lain, undang-undang AS yang baru dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memberikan isyarat bahwa AS mengakui independensi Taiwan yang dapat membuat berang China.

Kedutaan de facto AS; yang sekarang secara resmi bernama Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei, akan berganti nama menjadi Kantor Perwakilan Taiwan dan pemerintah AS. Kantor ini diinstruksikan untuk berinteraksi dengan Taiwan seperti halnya layaknya sebuah kedutaan besar yang ada di setiap negara.

Baca Juga : Bahan Baku Diketahui Berasal dari China, AS Tangguhkan Pengiriman Jet Tempur F-35

Utusan tertinggi AS di Taipei, yang sekarang disebut direktur Institut Amerika di Taiwan, akan diganti namanya menjadi “perwakilan” kantor dan perlu konfirmasi oleh Senat, seperti halnya duta besar AS.

Tindakan itu juga akan menunjuk Taiwan sebagai “sekutu utama non-NATO”; sebuah status untuk mitra militer AS terdekat di luar aliansi trans-Atlantik. Dan sebagai cerminan dari dinamika yang berubah sejak Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 yang penting, RUU itu mengatakan Amerika Serikat akan menyediakan senjata yang “sesuai” untuk mencegah tindakan agresi oleh China daripada hanya sekadar senjata untuk “bertahan”.

Selain $4,5 miliar dalam pendanaan ke Taiwan, undang-undang tersebut akan mengotorisasi $2 miliar dalam jaminan pinjaman bagi Taiwan untuk membeli senjata AS.

Biden awal tahun ini tampaknya mengakhiri ambiguitas AS selama beberapa dekade dan mengatakan Amerika Serikat akan secara langsung membantu Taiwan jika diserang.
Biden awal tahun ini tampaknya mengakhiri ambiguitas AS selama beberapa dekade dan mengatakan Amerika Serikat akan secara langsung membantu Taiwan jika diserang.

Para ajudan Joe Biden menarik kembali sambutannya dan Gedung Putih kemudian diam-diam mencegah Pelosi untuk melanjutkan kunjungannya, karena khawatir hal itu akan memprovokasi Presiden Xi Jinping menjelang pertemuan penting Partai Komunis.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre hanya mengatakan bahwa pemerintahan Biden berhubungan dengan anggota parlemen tentang undang-undang tersebut.

“Kami menghargai dukungan bipartisan yang kuat untuk Taiwan dan ingin bekerja sama dengan Kongres untuk memperkuat itu,” katanya.

Baca Juga : India Akan Hadiri KTT Regional dengan Pakistan, Rusia & China

Must Read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − one =