Teheran, Purna Warta – Kedutaan Besar Iran di Caracas mengecam keputusan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 2025 kepada tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, sebagai ejekan terhadap konsep perdamaian, mengingat dukungannya terhadap rezim Israel dan aksi militer AS di Karibia.
Baca juga: Rumor Pembunuhan Jenderal Qaani Dibantah
Dalam sebuah unggahan di akun resminya di X pada hari Sabtu, Kedutaan Besar Iran di Venezuela mengatakan, “Pemberian Hadiah ‘Perdamaian’ kepada seseorang yang membenarkan genosida di Gaza dan menyerukan agresi militer asing terhadap Venezuela hanyalah indikasi lain dari pola pikir Barat yang memecah belah dan intervensionis terhadap negara berkembang.”
Misi Iran menekankan bahwa pilihan ini tidak lain hanyalah ejekan terhadap konsep “perdamaian” itu sendiri.
Hadiah Nobel Perdamaian dianugerahkan pada hari Jumat kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, atas apa yang digambarkan sebagai karyanya “mempromosikan hak-hak demokrasi bagi rakyat Venezuela”.
Namun, para kritikus mempertanyakan dukungan Machado yang blak-blakan terhadap rezim Israel.
Machado telah menyuarakan dukungannya terhadap pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan mengatakan bahwa, jika terpilih, ia akan memindahkan kedutaan Venezuela dari Tel Aviv ke Yerusalem al-Quds – sebuah langkah yang akan menyelaraskan Venezuela dengan Washington dan menandakan pergeseran yang jelas dari dukungan historisnya terhadap perjuangan Palestina.
Partai politiknya, Vente Venezuela, menandatangani perjanjian kerja sama dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu, yang berjanji untuk memperkuat hubungan antara Venezuela dan rezim Zionis.
Machado juga merupakan pendukung blak-blakan Presiden AS Donald Trump, menggambarkannya sebagai “peluang terbesar yang pernah kita miliki” untuk perubahan rezim di Venezuela.
Baca juga: Iran Kecam Intervensi Militer AS di Amerika Latin
Ia juga menyebut Trump sebagai sosok yang “berani” dan “visioner” atas kebijakannya terhadap negaranya, memuji upaya pemerintahannya untuk mengisolasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro secara diplomatis dan ekonomi sembari mengadvokasi reformasi demokrasi.