Jakarta, Purna Warta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa program digitalisasi layanan pemerintah berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan, hingga ratusan triliun rupiah. Menurut perhitungannya, penghematan yang bisa dicapai adalah Rp 350-400 triliun.
Baca juga: Danantara Akan Terbitkan Obligasi Patriot Puluhan Triliun Rupiah
Sebagai langkah awal, pemerintah akan memulai program ini dengan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Proyek uji coba akan dimulai di Banyuwangi pada bulan September.
“Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa. Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp 350-400 triliun,” sebut Luhut di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa penghematan sebesar ini dapat membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit anggaran. Meskipun defisit mungkin belum bisa mencapai 0% dalam waktu dekat, ia optimis bahwa defisit akan mulai berkurang pada tahun 2026 jika semua program digitalisasi layanan pemerintah berhasil dilaksanakan.
Baca juga: Sulit Cari Kerja di Dalam Negeri, Pengusaha Minta Akses Ke Luar Negeri Dipermudah
“Jadi keinginan Presiden mungkin untuk budget defisit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang. Seperti yang beliau pidato kan itu mungkin ya tidak nol tapi secara bertahap sampai 2026, kita kira akan bisa kita lakukan dengan baik,” sebut Luhut.
Ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut telah membentuk tim kecil untuk merumuskan strategi digitalisasi yang efektif. Agenda utama komite ini akan berfokus pada tiga sektor: digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).