Jakarta, Purna Warta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM merangkap CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan Freeport-McMoRan untuk menerima tambahan kepemilikan saham sebesar 12% secara “free of charge” atau tanpa biaya.
Rosan menyebutkan bahwa kesepakatan penambahan kepemilikan saham tersebut telah dicapai.
“Hasil negosiasi kami juga kan kita akan mendapatkan penambahan saham 12% ya. Free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, implementasinya akan terus difinalisasi,” jelas Rosan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Saat ini, pemerintah tengah merampungkan rincian dari kesepakatan penambahan saham tersebut. Meskipun demikian, Rosan menegaskan bahwa kesepakatan secara prinsip telah tercapai.
Rosan menjelaskan bahwa proses negosiasi ini telah berlangsung lama, yaitu lebih dari enam bulan. Dengan adanya penambahan 12% saham ini, pemerintah juga mendorong adanya penguatan dari segi keselamatan dalam operasional menyusul adanya situasi kahar (keadaan memaksa) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
“Ini kan negosiasi bukan baru 1-2 bulan, ini sudah berjalan beberapa bulan, sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Jadi ya kebetulan kesepakatannya sudah, boleh dibilang finalisasi, tentunya dengan ada ini (kahar) kita akan lebih memastikan lagi dari segi keselamatan, dari segi world class mining operasinya juga terus terjaga,” pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, memberikan tanggapan yang berbeda. Ditemui secara terpisah, Tony Wenas tidak menyebut angka 12% sebagai kesepakatan akhir karena belum ada perjanjian yang ditandatangani di atas kertas.
Diketahui, penambahan saham pemerintah di tambang Freeport ini merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga tahun 2041.
“Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditandatangan dalam arti kata begitu,” ungkapnya.