Jakarta, Purna Warta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti praktik curang dalam tata niaga beras yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp 100 triliun. Menurut Tito, kenaikan harga beras ini didorong oleh ulah perusahaan besar yang mengoplos beras medium dan menjualnya sebagai beras premium.
Baca juga: DJP Sesuaikan Status Pajak Kripto sebagai Instrumen Keuangan
Tito mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan besar terlibat dalam praktik pengoplosan ini, meski ia tidak merinci nama perusahaan-perusahaan tersebut. “Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar,” kata Tito dalam rapat inflasi yang dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (22/7/2025).
Kondisi ini, menurut Tito, menyebabkan harga beras melambung tinggi, padahal stok beras dalam negeri mencapai rekor tertinggi sejak 1945, dengan stok Bulog mencapai 4 juta ton. “Bayangkan, rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harga yang naik, karena praktik oplosan menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangi dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi,” jelasnya.
Tito juga mengungkap dua modus utama kecurangan dalam tata niaga beras. Pertama, mengurangi timbangan beras atau isi yang tidak sesuai dengan label kemasan. “Misalnya [beras] 5 kilogram, kita kadang-kadang nggak memeriksa pembeli kan, isinya 4,5 kilogram. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Nah, itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong,” tuturnya.
Kedua, menjual beras medium dengan harga beras premium.
Selain praktik oplosan, Tito juga menyoroti kendala distribusi beras yang turut andil dalam kenaikan harga komoditas ini. Ia menyebutkan bahwa harga beras tertinggi mencapai Rp 54.772 per kilogram di zona 3. Ironisnya, kenaikan harga beras justru terjadi di sekitar lumbung pangan seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.
Tito menegaskan bahwa harga beras menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto, karena merupakan salah satu komoditas penting yang harus diamankan, selain bahan bakar minyak (BBM).