Jakarta, Purna Warta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa proyek normalisasi Sungai Ciliwung, yang sering menimbulkan pro dan kontra, sangat penting untuk penanganan banjir di ibu kota. Ia mengakui bahwa isu ini bukan hal baru dan sudah muncul sejak era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Baca juga: Anggota DPR Desak BPOM Tarik Blackmores
“Persoalan normalisasi Kali Ciliwung ini kan pro-kontra, dulu zaman Pak Ahok ada, tiba-tiba nggak ada,” kata Pramono dalam acara Wartalks di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Gubernur DKI Jakarta menjelaskan bahwa Sungai Ciliwung berkontribusi sekitar 40% terhadap banjir di Jakarta. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk melanjutkan program normalisasi ini.
“Salah satu penanganan banjir di Jakarta itu ya normalisasi Kali Ciliwung. Karena Ciliwung memberikan kontribusi 40% terhadap banjir Jakarta,” jelasnya.
Salah satu kendala utama yang kerap menjadi sorotan dalam proyek ini adalah pembebasan lahan. Pramono menyebutkan adanya kasus warga yang sudah dipindahkan ke rumah susun, namun kembali lagi ke bantaran sungai.
“Memang pasti akan ada keramaian sedikit untuk membebaskan orang yang dulu sudah kembali ke rumah susun yang disediakan, kemudian kembali lagi ke bantaran Kali Ciliwung,” ujarnya.
Dalam upaya mempercepat proyek, Pramono mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani empat penetapan lokasi untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Ia berharap proses ini dapat berjalan lancar.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 344 Tahun 2025 terkait normalisasi Kali Ciliwung. Melalui Kepgub ini, Pemprov akan membebaskan lahan seluas sekitar 67.270 meter persegi di dua kelurahan.