Jakarta, Purna Warta – Perum Bulog akan menyalurkan 1,3 juta ton beras murah melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari bulan Juli hingga Desember 2025. Program ini bertujuan untuk menekan kenaikan harga beras yang tengah terjadi.
Baca juga: Pemerintah Targetkan 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis di Pesantren, Libatkan UMKM
Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui berbagai saluran distribusi resmi. Masyarakat dapat membeli beras ini dalam kemasan 5 kg di pengecer pasar rakyat, ritel modern, Kios Pangan binaan Pemerintah, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto, menjelaskan bahwa SPHP berjalan selaras dengan program Bantuan Pangan (Banpang). “SPHP dan Banpang menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” jelasnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (12/7/2025).
Program SPHP menjadi salah satu strategi penting pemerintah untuk mengendalikan harga beras yang terus naik. Data Panel Harga Pangan per 9 Juli 2025 menunjukkan bahwa harga rata-rata beras medium sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024.
Sesuai dengan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP, ada beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi oleh mitra penyalur:
• Dilarang mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain.
• Konsumen maksimal membeli 2 pak atau 10 kg.
• Beras SPHP tidak boleh diperjualbelikan kembali.
• Kemasan 50 kg hanya diperuntukkan bagi wilayah khusus seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).
Harga Beras SPHP dari Gudang BULOG ke Penyalur bervariasi tergantung wilayah:
• Rp 11.000/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
• Rp 11.300/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.
• Rp 11.600/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.
Baca juga: Istana Bantah Keras Isu Kaitan Keanggotaan BRICS dengan Alotnya Negosiasi Tarif RI-AS
Masyarakat dapat membeli beras SPHP sesuai dengan HET beras medium yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran, seperti penjualan di atas HET, akan ditindak tegas oleh Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri.
“Perum Bulog berkomitmen melaksanakan program ini dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance). Kami juga terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan masyarakat,” tutup Suyamto.