Jakarta, Purna Warta – Sebanyak 5.700 desa di Indonesia ternyata masih belum mendapatkan akses listrik. Permasalahan ini ditargetkan bisa selesai dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Alasan di Balik Istana Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Demi Persatuan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah membahas masalah kelistrikan desa ini dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pembahasan tersebut berfokus pada kebutuhan anggaran.
“Kita membahas untuk menindaklanjuti arahan bapak presiden untuk listrik desa karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum (teraliri listrik), 4.400 dusun, tambah 68 titik yang lain. Nah target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar lima tahun harus selesai. Itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menteri Keuangan,” kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).
Bahlil meminta Sri Mulyani untuk menyiapkan anggaran program listrik desa untuk jangka panjang agar ada perencanaan yang komprehensif dan terukur.
“Bukan permintaan tambahan anggaran, anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa. Supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif, yang terukur dan tidak boleh diulangi-ulangi lagi. Jangan listrik desa dijadikan sebagai isu terus-menerus. Kita ingin untuk menyelesaikan dengan baik,” imbuhnya.
Bahlil menyatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk program listrik desa akan dibahas lebih lanjut. “Masih ada (anggaran saat ini), tapi kan untuk bicaranya jangka panjang. (Kebutuhan anggaran) nanti kita bahas, ya,” tambahnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menargetkan 10.068 desa terlistriki dari tahun 2025 hingga 2029. Rencana ini membutuhkan investasi tambahan sebesar Rp 42,3 triliun.
Baca juga: Pemerintah Izinkan Starlink Tambah Pelanggan Baru di Indonesia
Saat ini, PLN bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sedang menyusun peta jalan. Pihak PLN telah menghitung besaran dana tersebut dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), bahkan hingga ke tingkat kecamatan.
“Itu sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan budget sebesar Rp 42,3 triliun tersebut, sehingga roadmap ini kami juga sudah punya,” kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).