Damaskus, Purna Warta – Menurut laporan pemberitaan Al Mayadeen, para pendiri rezim Zionis sejak awal telah percaya bahwa pendirian “Israel” adalah entitas yang tidak cocok dengan kondisi kawasan Timur Tengah. Mereka menilai kelangsungan hidup entitas ini bergantung pada upaya memecah-belah kawasan. Karena itu, pemerintahan Tel Aviv selalu menganggap keamanan komunitas Zionis terletak pada pelemahan dan disintegrasi negara-negara tetangganya, bahkan perjanjian damai dengan beberapa negara tetangga pun hanya dipandang sebagai gencatan senjata sementara untuk fokus pada front perang lain dan penghancuran, agar nantinya bisa “menyelesaikan urusan” dengan negara-negara yang telah mereka damai itu. Contoh kasus ini berulang kali terlihat di Lebanon, Mesir, dan Otoritas Palestina.
Baca juga: Universitas Columbia Skors dan Pecat Mahasiswa Pro-Palestina
Untuk mencapai tujuan ini, Zionis mengandalkan tiga faktor utama:
Perpecahan luas dalam masyarakat Arab
Melemahnya pengaruh kekuatan regional
Dukungan tanpa batas dari Barat
Negosiasi Tel Aviv dengan Suriah dari Posisi Dominan
Selama dua dekade terakhir, konflik internal dan perpecahan dalam beberapa negara kawasan telah mengancam konsep keamanan nasional mereka dan menjerumuskan sebagian masyarakat Arab ke dalam perang saudara serta perpecahan sektarian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, infrastruktur keamanan dan politik negara-negara kunci di kawasan mengalami kehancuran.
Dalam konteks ini, rezim baru di Suriah memulai hubungan dengan rezim Zionis, meski tanpa hasil konkret. Tel Aviv, yang tidak lagi merasa terancam oleh Damaskus pasca naiknya pemerintahan baru, merasa tidak perlu memberikan konsesi apa pun, karena Suriah secara praktis telah keluar dari Poros Perlawanan sejak pergantian kekuasaan pada Desember lalu.
Suriah, sejak saat itu, tidak lagi menjadi pesaing “Israel”, melainkan medan untuk menyampaikan pesan-pesan politik dan ajang penyelesaian konflik regional. Militer Suriah yang telah melemah akibat 14 tahun perang kehilangan banyak infrastruktur dan kekuatan tempurnya.
Kunci Normalisasi: Dari Azerbaijan
Rezim Abu Muhammad al-Julani, pasca jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, telah mengirim berbagai sinyal tentang perubahan besar dalam diskursus politik Suriah. Mereka menyatakan kesiapannya untuk membuka diri dan menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis, seperti yang telah dilakukan beberapa negara Arab seperti Bahrain, UEA, Maroko, dan Sudan.
Selama paruh pertama tahun 2025, mediator regional dan Eropa mulai mengupayakan jalur komunikasi antara Damaskus dan Tel Aviv. Laporan menyebutkan bahwa rezim baru Suriah bahkan siap menandatangani perjanjian damai dan mengakui kedaulatan penuh “Israel” atas Dataran Tinggi Golan, asalkan ada jaminan ekonomi terkait pelonggaran atau penghapusan sanksi Barat. Steve Witkoff, utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, dan Thomas Barrack, utusannya untuk Suriah, menyebut kemungkinan dimulainya pembicaraan tidak langsung terkait isu perbatasan.
Baca juga: Mantan Jenderal: Israel “Terjebak” di Gaza, Alami “Kekalahan Strategis” Lawan Hamas
Kunjungan Julani ke Azerbaijan menjadi puncak dari upaya tersebut. Azerbaijan, sekutu dekat Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, menyatakan kesiapan menyalurkan gas ke Suriah. Negara ini juga diketahui menyuplai 60% bahan bakar ke wilayah pendudukan Israel dan menjadi mitra strategis utama “Israel” di antara negara-negara mayoritas Muslim. Bahkan selama agresi Israel ke Gaza, Azerbaijan tetap memberikan dukungan.
Tantangan Normalisasi Damaskus–Tel Aviv
Meski terdapat ambisi kekuasaan dan delusi supremasi dalam benak kelompok sayap kanan Zionis, ada beberapa hambatan besar bagi upaya Damaskus dalam menormalisasi hubungan dengan rezim tersebut:
Rapuhnya Legitimasi Internal Rezim Julani
Rezim pasca-Assad tidak memiliki legitimasi politik yang kuat maupun dukungan rakyat yang cukup. Ia terbentuk dari koalisi kelompok Salafi domestik dan regional. Karena itu, langkah menuju normalisasi berpotensi memicu pemberontakan internal atau perpecahan serius dalam struktur kekuasaan.
Ketiadaan Pemerintahan Pusat yang Solid
Suriah hari ini bukanlah negara dengan pemerintahan pusat yang efektif, melainkan negara yang terpecah secara administratif dan militer, dengan banyak pusat kekuasaan yang bersaing. Hal ini membuat normalisasi dengan Israel menjadi jauh lebih kompleks, karena Julani tidak memiliki konsensus domestik yang dibutuhkan.
Ketakutan terhadap Reaksi Publik
Meskipun isu Palestina mulai meredup dalam wacana resmi Arab, mayoritas rakyat Arab masih memandang Israel sebagai musuh utama dan penjajah. Bagi mereka, setiap bentuk normalisasi adalah tindakan pengkhianatan dan membuka ruang bagi aksi protes dan pelemahan rezim yang berkuasa.