London, Purna Warta – Mengutip sumber-sumber yang mengetahui persoalan tersebut, The Guardian melaporkan bahwa perluasan aktivitas pengambilan gambar dan pendokumentasian informasi di dalam pusat Kiryat Gat telah memicu ketidakpuasan Komandan Pangkalan AS, Jenderal Patrick Frank. Ia dilaporkan memanggil seorang pejabat militer Israel dan menyampaikan peringatan tegas agar seluruh aktivitas perekaman dan dokumentasi tanpa izin di fasilitas tersebut segera dihentikan.
Baca juga: Pasukan Internasional Akan Dikerahkan di Gaza Mulai Bulan Depan
Menurut laporan itu, para staf dan pengunjung dari sejumlah negara juga menyatakan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan informasi. Mereka mengaku telah diperingatkan agar tidak membagikan informasi sensitif di pusat tersebut karena adanya kekhawatiran data dapat dimanfaatkan oleh Israel.
Sementara Departemen Pertahanan AS menolak memberikan komentar resmi atas tuduhan tersebut, militer Israel membantah laporan itu dan mengklaim bahwa pertemuan yang berlangsung di pusat tersebut tidak bersifat rahasia, serta pengambilan gambar hanya dilakukan dalam rangka dokumentasi profesional. Tel Aviv juga menyebut tuduhan aktivitas spionase sebagai tidak masuk akal.
Pusat Kiryat Gat didirikan pada Oktober lalu dengan tujuan memantau pelaksanaan gencatan senjata di Gaza, mengoordinasikan masuknya bantuan kemanusiaan, serta merumuskan kerangka pengelolaan masa depan Jalur Gaza, sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump. Meski terdapat laporan mengenai kemungkinan pengalihan pengelolaan bantuan dan perlintasan kepada Amerika Serikat, sumber-sumber AS menegaskan bahwa kendali nyata atas arus barang tetap berada di tangan Israel, sementara peran Washington sebagian besar terbatas pada dukungan teknis dan logistik.
Menurut laporan tersebut, militer AS telah mengirimkan para ahli di bidang bantuan kemanusiaan dan manajemen krisis ke pusat itu untuk mempercepat masuknya bantuan. Namun, pembatasan ketat yang diberlakukan Israel dinilai telah menggagalkan upaya tersebut dan bahkan menyebabkan beberapa pakar tersebut ditarik lebih awal. Meski ada pembahasan internal mengenai pelonggaran terbatas terhadap daftar barang berkegunaan ganda, larangan masuk barang-barang dasar seperti kertas dan pulpen tetap diberlakukan tanpa penjelasan yang jelas.
Pusat tersebut menjadi tempat berkumpulnya para perencana militer dari Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara sekutu seperti Inggris dan Uni Emirat Arab. Selain itu, diplomat dan organisasi kemanusiaan juga turut hadir dalam pertemuan-pertemuan yang digelar. Namun, tidak ada satu pun perwakilan Palestina yang dilibatkan dalam struktur tersebut. Sumber-sumber The Guardian menyebutkan bahwa upaya melibatkan pihak Palestina, bahkan melalui sambungan video, berulang kali diputus oleh rezim pendudukan.
Dokumen perencanaan militer AS yang diperoleh The Guardian menunjukkan bahwa dalam korespondensi dan pertemuan, istilah “Palestina” dan “warga Palestina” sengaja dihindari dan digantikan dengan istilah “warga Gaza.” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyebut pusat tersebut sebagai proyek bersama Amerika Serikat dan Israel, tanpa menyebut pihak Palestina sama sekali.
Pusat ini berlokasi di sebuah bangunan industri di kawasan Kiryat Gat, selatan Palestina yang diduduki, di mana pasukan Amerika dan Israel beroperasi di lantai yang terpisah. Para diplomat menggambarkan suasananya menyerupai ruang operasi bergaya perusahaan teknologi, lengkap dengan peta rinci, layar-layar besar, dan penamaan berkas yang bersifat simbolis—kontras dengan kondisi infrastruktur Gaza yang hampir runtuh sepenuhnya.
Di bagian akhir laporannya, The Guardian memperingatkan bahwa penghapusan total peran Palestina dari proses ini pada akhirnya menyerahkan masa depan Gaza ke tangan kekuatan pendudukan dan para komandan Amerika. Menurut sumber-sumber diplomatik, situasi ini menciptakan dilema besar: keterlibatan minimal dalam proses yang penuh ketidakjelasan, atau menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan tanpa adanya suara Palestina.
Sementara sebagian perwira Amerika telah kembali ke pangkalan masing-masing dan peran operasional pusat tersebut mulai berkurang, masa depan rencana-rencana yang disusun—terutama di tengah desakan Israel untuk “melucuti senjata perlawanan” di Gaza—masih belum jelas. Tujuan tersebut, menurut laporan itu, belum tercapai bahkan setelah dua tahun perang.