Washington, Purna Warta – Kantor berita Reuters mengutip dua pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa banyak negara telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam pasukan internasional di Gaza. Para pejabat AS saat ini tengah mengkaji ukuran, komposisi, lokasi penempatan, pelatihan, serta aturan keterlibatan pasukan tersebut.
Sumber-sumber yang enggan disebutkan namanya itu menambahkan bahwa seorang jenderal bintang dua sedang dipertimbangkan untuk memimpin pasukan internasional di Gaza, meskipun belum ada keputusan final yang diambil.
Berdasarkan rencana gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, tahap pertama gencatan senjata telah dilaksanakan, di mana Hamas membebaskan tawanan Zionis dan Israel membebaskan sejumlah tahanan Palestina.
Pada tahap kedua, direncanakan pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza. Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 20.000 personel serta berpartisipasi dalam sektor kesehatan dan rekonstruksi.
Menurut rencana Trump tersebut, Pasukan Stabilitas Internasional akan mengambil alih kendali dan tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas di jalur tersebut. Sementara itu, pasukan Israel akan secara bertahap menarik diri dari wilayah tersebut “berdasarkan standar dan kerangka kerja terkait demiliterisasi” Gaza.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi yang memberikan mandat pembentukan sebuah “misi perdamaian” untuk mengawasi Gaza dan membentuk Pasukan Stabilitas Internasional.
Baca juga: Kampanye Rahasia Netanyahu untuk Menghalangi Penjualan F-35 ke Arab Saudi dan Turki
Perwakilan Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, pada Kamis menyatakan bahwa Pasukan Stabilitas Internasional memiliki mandat dari Dewan Keamanan untuk melakukan demiliterisasi Gaza dengan segala cara, termasuk penggunaan kekuatan.
Namun demikian, Hamas menyatakan bahwa para mediator—yakni Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar—belum pernah melakukan pembicaraan resmi dengan mereka terkait pelucutan senjata. Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima pelucutan senjata selama negara Palestina belum terbentuk.