Khartoum, Purna Warta – Sebuah koalisi politik yang dipimpin oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter pada hari Sabtu mengumumkan pembentukan pemerintahan paralel di Sudan, yang menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan lebih lanjut di negara yang telah dilanda konflik sipil selama lebih dari dua tahun.
“Badan pimpinan Aliansi Pendiri Sudan telah sepakat untuk menunjuk Mohamed Hassan Al-Taishi sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Perdamaian,” ujar Alaa El Din Nugud, juru bicara aliansi tersebut, dalam pernyataan yang disiarkan melalui Telegram.
Menurut pernyataan tersebut, komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo terpilih sebagai Presiden Dewan Kepresidenan, otoritas kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan baru, sementara pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) Abdelaziz Adam Al-Hilu diangkat sebagai Wakil Presiden Dewan Kepresidenan.
Sumber anonim dalam aliansi tersebut mengatakan kepada Xinhua bahwa RSF mengamankan 42 persen posisi dalam pemerintahan paralel Sudan, sementara SPLM-N menerima 33 persen. Sisanya, 25 persen, dibagi di antara kelompok-kelompok lain dalam aliansi.
Analis politik Abdul-Khaliq Mahjoub mengatakan pengumuman pemerintahan paralel akan semakin memperumit krisis politik Sudan.
“Ada kekhawatiran serius bahwa Sudan mungkin menghadapi momok perpecahan, mengingat keberadaan dua pemerintahan. Realitas ini memperburuk situasi politik di negara itu,” kata Mahjoub.
“Memiliki dua pemerintahan memperkuat perpecahan geografis … Hal ini pada akhirnya dapat mengarah pada pemisahan permanen, seperti yang terjadi di beberapa negara lain,” tambahnya.
RSF menandatangani piagam pendirian dengan berbagai kelompok politik dan bersenjata pada bulan Februari, yang menjadi landasan bagi pemerintahan paralel.
RSF saat ini menguasai sebagian besar wilayah Darfur di Sudan barat dan sebagian wilayah Kordofan.
Sudan masih dilanda konflik antara Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF, yang meletus pada April 2023. Pertempuran tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat jutaan orang mengungsi, baik di dalam negeri maupun lintas batas.